Skip to main content.
Related sites:
More related sites: www.indonesia-icao.org
Navigation: Home | About Us | Disclaimer | Archive | Global Information | CNS Room | Contact Us

APLIKASI STANDAR DAN REKOMENDASI KEAMANAN ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL (ICAO)

Standar dan Rekomendasi Keamanan ICAO.

Pada dasarnya semua standar maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh ICAO yang berpusat di Montreal adalah keputusan yang sumbernya berasal dari masukan 189 negara anggota (data tahun 2005) yang kemudian dibahas dalam Sidang Umum (General Assembly) yang diadakan 3 tahun sekali. Masukan tersebut merupakan bahan pembahasan oleh perangkat ICAO melalui ANC, Air Transport Bureau (ATB) atau Legal. Masalah tentang keselamatan yang meliputi aspek navigasi, kelaikudaraan dan operasi pesawat akan dilanjutkan dan dibahas oleh Air Navigation Commisions (ANC). Masalah keamanan bandar udara akan dibahas oleh ATB. Akhirnya setelah melalui proses yang dapat memakan waktu beberapa tahun maka masukan tersebut akan menjadi sebuah keputusan dengan memiliki tenggang waktu transisi sampai dengan mulai diefektifkannya menjadi sebuah aturan yang bersifat standar dunia.

Hasil keputusan dewan tersebut yang akhirnya akan diberlakukan secara internasional merupakan cermin aplikasi standar maupun rekomendasi yang berada diantara rentang minimum dan maksimum. Pengertian minimum disini adalah pelaksanaan standar yang masih sebatas standar minimum, sedangkan aplikasi maksimum adalah pelaksanaan yang sudah sepenuhnya mengikuti sebuah Standards and Recommended Practices ( SARPs).

Diharapkan, setiap negara anggota setelah memenuhi standar minimum juga terus meningkatkan aplikasinya untuk mencapai standar maksimum. Dalam hal ini Indonesia dapat melakukan partisipasi aktif dalam menyampaikan usulan saran dan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan standar keselamatan dan keamanan yang telah ada, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Walaupun peraturan yang diterapkan di sebuah negara masih berbeda dengan ketentuan ICAO, namun peraturan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi standar ICAO (SARPS). Perbedaan aturan tersebut harus diumumkan kepada seluruh negara anggota dalam sebuah publikasi yang disebut Aeronautical Information Publications (AIP). AIP adalah buletin informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan operasional penerbangan dari sebuah negara dan dibuat dan dipublikasikan oleh CAA (DGAC). Publikasi ini kemudian saling dipertukarkan antar negara, terutama yang membutuhkannya. Pengguna AIP bukan saja CAA, namun dapat pula maskapai penerbangan asing, pengelola bandar udara, Air Traffic Service Provider atau Air Navigation Service Provider (ANSP) yaitu badan usaha (biasanya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh negara) yang mengelola ruang udara dengan pemberian pelayanan navigasi penerbangan. Dibeberapa negara yang peringkat tingkat keselamatannya didunia baik sekali, kepemilikan saham mayoritas sebuah ANSP di bidang pengelolaan ruang udara kebanyakan masih dipegang oleh pemerintah, mengingat produk yang harus dihasilkan adalah keselamatan jiwa manusia yang berasal dari banyak negara. Masalah yang berkaitan dengan hukum udara dan hukum internasional menjadikan masalah ini lebih bersifat G to G (antar negara)

Pelaksanaan standar dan kemampuan melaksanakan rekomendasi peraturan ICAO menyebabkan beragam pula masalah yang menyangkut penanganan keselamatan dan keamanan disebuah bandar udara internasional yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat dimaklumi sepanjang ketentutan wajib (standar) yang berada dalam rentang minimum dan maksimum masih terpenuhi. Keadaan ini menunjukkan bahwa ICAO berdiri di antara kepentingan komunitas negara-negara maju, berkembang, dan yang masih belum maju (under developed countries). Aplikasi di negara-negara yang masih berkembang atau bahkan negara yang masih belum maju belum tentu memenuhi SARPs minimum ICAO, artinya ada negara yang belum memenuhi standar minimum yang sudah ditetapkan. Untuk itulah secara berkala ICAO melakukan peninjauan ulang berbagai aplikasi standar dan rekomendasi yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah, sedang atau bahkan belum diberlakukan oleh negara-negara anggota melalui program yang dikenal sebagai ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP)untuk aspek keselamatan dan Universal Security Audit Programme (USAP), dari Aviation Security Audit Section (ASA) untuk aspek keamanan.

Dalam melaksanakan misi peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil dunia, ICAO memerlukan kontribusi pemikiran dari berbagai sumber, baik dari ke-189 negara anggota, organisasi internasional serta para ahli dari industri penerbangan, yang melalui proses panjang akhirnya akan dirangkum dan diputuskan dalam keputusan dewan. Kami selaku perwakilan RI di ICAO yang merangkap selaku pejabat Atase Perhubungan di KBRI Ottawa sampai saat ini senantiasa mengikuti pertemuan penting tersebut baik di Air Navigation Commissions (ANCs) maupun komisi yang lainnya serta mengikuti berbagai briefing dengan pihak industri maupun Council. Melalui keterwakilan negara, kegiatan rutin yang dilaksanakan ini merupakan salah satu bentuk upaya kegiatan dalam menjembatani semua kepentingan komunitas penerbangan di Indonesia dengan organisasi internasional ini. Diharapkan semua kegiatan ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil di Indonesia. Briefing terbaru tentang penanggulangan keamanan bandar udara diadakan pada tanggal 18 April 2006 yang lalu dengan menampilkan President and Chief Executive Officer (CEO) dari Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) dan Co- Chairman US. Homeland Security Industries Association (HSIA).

Sidang Umum tiga tahunan ICAO selalu membahas antara lain International Standards and Recommended Practices yang dilakukan oleh negara-negara anggota atau contracting states ICAO untuk kemudian dibahas dan diberlakukan ketentuan-ketentuan baru yang disempurnakan misalnya dalam Annex 17 the Convention on International Civil Aviation - Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. Sidang yang dikenal dengan General Assembly akan menetapkan beberapa resolusi yang masukannya berasal dari semua pihak. Demikan dinamisnya upaya organisasi internasional ini yang pada gilirannya dapat terus meningkatkan kinerja otoritas keselamatan dan keamanan penerbangan sipil di seluruh dunia.

Home