Skip to main content.
Related sites: 01 Agustus 2006  10:27:12
More related sites: www.indonesia-icao.org
Navigation: Home | About Us | Disclaimer | Archive | Global Information | Contact Us

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG: KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan.
  2. Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.
  3. Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.
  4. Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara.
  5. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, dapat terbang dengan sayap berputar, dan bergerak dengan tenaganya sendiri.
  6. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri.
  7. Pesawat udara negara adalah pesawat udara yang dipergunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan pesawat udara instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara selain pesawat udara negara.
  9. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
  10. Kawasan udara terlarang (prohibited area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan.
  11. Kawasan udara terbatas (restricted area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat udara yang terbang melalui ruang udara tersebut.
  12. Kawasan udara berbahaya (danger area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, yang sewaktu-waktu terjadi aktivitas yang membahayakan penerbangan pesawat udara.
  13. Personil penerbangan adalah personil pesawat udara dan personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang tugasnya secara langsung mempengaruhi keamanan dan keselamatan pesawat udara.
  14. Personil pesawat udara adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan untuk bertugas sebagai personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi pesawat udara.
  15. Personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan tertentu yang tugasnya secara langsung mempengaruhi kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan.
  16. Kapten Penerbang adalah awak pesawat udara yang ditunjuk dan ditugasi untuk memimpin suatu misi penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat terbang dan/atau helikopter yang dari segi teknis berfungsi normal.
  17. Pengoperasian pesawat terbang dan helikopter adalah kegiatan mulai mesin pesawat terbang dan helikopter dihidupkan untuk suatu misi penerbangan sampai dengan saat mesin dimatikan.
  18. Kelaikan udara adalah terpenuhinya persyaratan minimum kondisi pesawat udara dan/atau komponen-komponennya untuk menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
  19. Sertifikat kecakapan personil penerbangan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kecakapan personil penerbangan.
  20. Sertifikat kesehatan personil penerbangan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personil penerbangan.
  21. Sertifikat pendaftaran pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara.
  22. Sertifikat tipe adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam rancang bangun/prototipe pesawat udara, mesin pesawat udara dan/atau baling-baling pesawat terbang.
  23. Sertifikat tipe validasi adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara Republik Indonesia dalam rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang produk negara lain.
  24. Sertifikat tipe tambahan adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam modifikasi atau perubahan rancang bangun terhadap pesawat udara atau mesin pesawat udara, atau baling- baling pesawat terbang yang telah memiliki sertifikat tipe.
  25. Sertifikat mutu produksi adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan standar, dan prosedur dalam pembuatan dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya.
  26. Sertifikat kelaikan udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikan udara.
  27. Sertifikat operator pesawat udara/Air Operator Certificate (AOC) adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara oleh perusahaan angkutan udara niaga.
  28. Sertifikat pengoperasian pesawat udara/Operating Certificate (OC) adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga.
  29. Sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang serta komponen- komponennya oleh suatu perusahaan perawatan.
  30. Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri yang berisi pengakuan bahwa institusi pendidikan dan pelatihan atau lembaga pendidikan dan pelatihan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dinyatakan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
  31. Surat persetujuan rancang bangun komponen adalah surat tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam rancang bangun komponen pesawat udara, komponen mesin pesawat udara dan komponen baling-baling pesawat terbang.
  32. Surat persetujuan rancang bangun perubahan adalah surat tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam perubahan rancang bangun dari pesawat udara, mesin pesawat udara, baling- baling pesawat terbang dan komponennya.
  33. Pendaftaran adalah pendaftaran pesawat terbang, helikopter dan balon berpenumpang untuk memperoleh tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia untuk memperoleh hak beroperasi di Indonesia.
  34. Gawat darurat di bandar udara adalah suatu kejadian tidak terduga berkaitan atau berakibat terganggunya pengoperasian pesawat udara atau kelangsungan pelayanannya yang perlu dilakukan tindakan cepat.
  35. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan.
BAB II
PEMBINAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 2

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.

(2) Pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.

(3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.

(4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

  1. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.
  2. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:

  1. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.
  2. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.
Bagian Kedua
Program Pengamanan Penerbangan Sipil
Pasal 3

(1) Menteri menetapkan program pengamanan penerbangan sipil.

(2) Program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. program pengamanan bandar udara; dan
  2. program pengamanan perusahaan angkutan udara.

(3) Program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), meliputi petunjuk pelaksanaan dan prosedur dalam rangka keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil dari tindak gangguan melawan hukum.

Bagian Ketiga
Keandalan Operasional Pesawat Udara
Pasal 4

(1) Menteri menetapkan persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagai pedoman dalam proses kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara.

(2) Persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi persyaratan yang berkaitan dengan:

  1. standar kelaikan udara;
  2. rancang bangun pesawat udara;
  3. pembuatan pesawat udara;
  4. perawatan pesawat udara;
  5. pengoperasian pesawat udara;
  6. standar kebisingan pesawat udara;
  7. ambang batas gas buang pesawat udara;
  8. personil pesawat udara.

(3) Penetapan persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. perkembangan teknologi;
  3. sumber daya manusia yang profesional;
  4. ketentuan-ketentuan internasional;
  5. efektivitas dan efisiensi;
  6. pencegahan pencemaran lingkungan.
Bagian Keempat
Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Pengoperasian Bandar Udara
Pasal 5

(1) Menteri menetapkan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:

  1. pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara selama dalam pengoperasian;
  2. pengendalian ruang udara;
  3. membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara dan/atau membantu penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara;
  4. penyediaan dan/atau pembinaan personil
  5. penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana navigasi penerbangan.

(3) Penetapan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. perkembangan teknologi;
  3. sumber daya manusia yang profesional;
  4. ketentuan-ketentuan internasional;
  5. efektivitas dan efisiensi;
  6. kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya;
  7. keandalan sarana dan prasarana pelayanan navigasi penerbangan;
  8. keteraturan, kesinambungan dan kelancaran arus lalu lintas udara.
Pasal 6

(1) Menteri menetapkan persyaratan teknis dan operasional pengoperasian bandar udara.

(2) Pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:

  1. pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang;
  2. pengamanan penerbangan;
  3. pelayanan terhadap pesawat udara selama dalam pengoperasian;
  4. pelayanan penunjang pesawat udara di darat;
  5. membantu dan/atau melakukan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara serta pemindahan pesawat udara yang mengalami kecelakaan di kawasan bandar udara;
  6. membantu penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara;
  7. penyediaan dan/atau pembinaan personil pelayanan pengoperasian bandar udara;
  8. penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana bandar udara.

(3) Penetapan persyaratan teknis dan operasional pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. perkembangan teknologi;
  3. sumber daya manusia yang profesional;
  4. ketentuan-ketentuan internasional;
  5. efektivitas dan efisiensi;
  6. keandalan sarana dan prasarana pengoperasian bandar udara;
  7. keteraturan, kesinambungan dan kelancaran arus penumpang barang, kargo dan pos.
Pasal 7

(1) Pelayanan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam pengoperasian bandar udara untuk umum atas dasar kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan penyelenggaraan bandar udara untuk umum.

BAB III
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
Standar Kelaikan Udara
Pasal 8

(1) Penetapan standar kelaikan udara untuk pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang didaftarkan di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya:

  1. rancang bangun dan konstruksi;
  2. komponen utama;
  3. instalasi tenaga penggerak;
  4. stabilitas dan kemampuan;
  5. kelelahan struktur;
  6. perlengkapan;
  7. batasan pengoperasian;
  8. sistem perawatan;
  9. pencegahan pencemaran lingkungan.

(2) Standar kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah untuk:

  1. pesawat terbang kategori transpor, normal, utility, akrobatik dan komuter;
  2. helikopter kategori normal;
  3. helikopter kategori transpor;
  4. mesin pesawat udara;
  5. baling-baling pesawat terbang;
  6. balon berpenumpang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Menteri dapat menetapkan persyaratan-persyaratan di luar standar kelaikan udara selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkenaan dengan perkembangan teknologi dan ketentuan internasional.

Bagian Kedua
Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, Baling-baling Pesawat Terbang dan Komponen-komponennya
Pasal 9

(1) Setiap badan hukum Indonesia yang akan membuat pesawat udara dan/atau mesin pesawat udara dan/atau baling-baling pesawat terbang yang akan dimintakan sertifikat tipe, wajib membuat rancang bangun.

(2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi standar kelaikan udara.

(3) Pelaksanaan pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari rancang bangun sampai menjadi prototipe serta pengujian dan/atau uji terbang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) Dalam hal rancang bangun pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang telah dibuat sesuai prosedur dan telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar kelaikan udara, Menteri dapat memberikan sertifikat tipe.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Setiap badan hukum Indonesia yang akan membuat komponen untuk dipasang pada pesawat udara atau mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat terbang yang akan dimintakan surat persetujuan rancang bangun komponen, wajib membuat rancang bangun komponen.

(2) Pembuatan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi standar kelaikan udara.

(3) Pelaksanaan pembuatan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari rancang bangun sampai menjadi prototipe serta pengujian dan/atau uji terbang sesuai prosedur dan memenuhi spesifikasi komponen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Dalam hal rancang bangun komponen pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang telah dibuat sesuai prosedur dan telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar kelaikan udara, Menteri dapat memberikan surat persetujuan rancang bangun komponen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara dan/atau rancang bangun mesin pesawat udara dan/atau rancang bangun baling-baling pesawat terbang yang telah mendapatkan sertifikat tipe wajib memenuhi standar kelaikan udara.

(2) Pelaksanaan perubahan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari rancang bangun perubahan sampai menjadi prototipe serta pemeriksaan dan pengujian dan/atau uji terbang.

(3) Apabila rancang bangun perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah memenuhi standar kelaikan udara, Menteri dapat memberikan:

  1. surat persetujuan rancang bangun perubahan; atau
  2. sertifikat tipe tambahan; atau
  3. revisi sertifikat tipe untuk pemegang sertifikat tipe.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang bangun perubahan atau sertifikat tipe tambahan dan/atau revisi sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun komponen yang akan dipasang pada pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang harus melalui tahap pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar kelaikan udara sebelum mendapatkan surat persetujuan rancang bangun perubahan komponen dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang bangun perubahan komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Setiap pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara dan/atau baling-baling pesawat terbang yang akan diimpor ke Indonesia, wajib memenuhi standar kelaikan udara Republik Indonesia.

(2) Untuk menentukan terpenuhinya standar kelaikan udara Republik Indonesia terhadap pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara dan/atau baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakan validasi terhadap sertifikat tipe.

(3) Dalam hal pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang telah dilaksanakan validasi dan memenuhi standar kelaikan udara Republik Indonesia, Menteri memberikan sertifikat tipe validasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat tipe validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pembuatan Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, Baling-baling Pesawat Terbang dan Komponen-komponennya
Pasal 16

(1) Pembuatan dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen-komponennya hanya dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang memiliki sertifikat mutu produksi.

(2) Setiap badan hukum Indonesia yang mengajukan sertifikat mutu produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi:

  1. rancang bangun/prototipe yang telah memenuhi standar atau lisensi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain;
  2. fasilitas dan rencana produksi;
  3. personil yang berkualifikasi;
  4. sistem kendali mutu;
  5. memiliki struktur organisasi perusahaan khususnya bidang kualitas dan produksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat mutu produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Perawatan Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, Baling-baling Pesawat Terbang dan Komponen-komponennya
Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara, wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen-komponennya untuk mempertahankan keadaan laik udara secara berkesinambungan.

(2) Pelaksanaan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen-komponennya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh:

  1. perusahaan angkutan udara yang bersangkutan;
  2. badan hukum perusahaan perawatan pesawat udara yang memiliki bidang usaha perawatan;
  3. perorangan pemegang ijazah ahli perawatan pesawat udara.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, untuk melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen-komponennya, wajib memiliki sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara.

(4) Sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan oleh Menteri kepada perusahaan perawatan pesawat udara nasional dan/atau perusahaan perawatan pesawat udara asing.

(5) Perusahaan angkutan udara yang melaksanakan perawatan pesawat udara dan badan hukum perusahaan perawatan pesawat udara harus memenuhi persyaratan minimal:

  1. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan;
  2. memiliki personil yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang pekerjaannya;
  3. memiliki buku pedoman sistem prosedur pemeriksaan dan proses pengendalian mutu;
  4. memiliki studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi yang diwajibkan.

(6) Perorangan pemegang ijazah ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, hanya terbatas untuk melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen-komponennya untuk perusahaan angkutan udara bukan niaga.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen- komponennya, serta sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1) Sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dapat diberikan kepada perusahaan perawatan pesawat udara di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan memiliki sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara dari negara yang bersangkutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Sertifikat Kelaikan Udara
Pasal 19

(1) Setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat kelaikan udara.

(2) Sertifikat kelaikan udara dibedakan dalam 2 (dua) jenis:

  1. sertifikat kelaikan udara standar;
  2. sertifikat kelaikan udara khusus.

(3) Sertifikat kelaikan udara standar meliputi sertifikat kelaikan udara standar pertama dan sertifikat kelaikan udara standar lanjutan yang dapat diberikan untuk pesawat terbang kategori transpor, normal, utility, akrobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor serta balon berpenumpang.

(4) Sertifikat kelaikan udara khusus dapat diberikan kepada pesawat udara untuk penggunaan secara terbatas (restricted), sementara (provisional), percobaan (experimental) dan untuk kegiatan penerbangan yang bersifat khusus.

(5) Sertifikat kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

(1) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama adalah:

  1. telah terdaftar sebagai pesawat udara sipil Indonesia;
  2. pesawat diproduksi dan telah dilakukan uji terbang produksi dan sesuai dengan kategori sertifikat tipe pesawat udara tersebut;
  3. telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe dan aman untuk dioperasikan;
  4. memenuhi persyaratan kebisingan dan emisi gas buang yang berlaku.

(2) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama bagi pesawat udara baru impor harus telah diperiksa dan sesuai dengan sertifikat tipe validasi Indonesia.

(3) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama bagi pesawat udara bekas impor harus sesuai dengan sertifikat tipe validasi dan/atau sertifikat tipe tambahan validasi dan telah dirawat sesuai dengan program perawatan pabrik pembuat atau dengan program perawatan yang setara.

(4) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar lanjutan adalah:

  1. memiliki sertifikat pendaftaran pesawat udara yang masih berlaku;
  2. pesawat udara telah dirawat sesuai dengan sistem perawatan yang telah disetujui;
  3. telah diperiksa dan diuji;
  4. telah memenuhi persyaratan kelaikan udara yang berlaku.

(5) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar lanjutan bagi pesawat udara yang telah mengalami perubahan/ kerusakan yang dapat mempengaruhi performansi, kekuatan struktur, keandalan dan karakteristik terbang harus diuji dan dikembalikan ke standar sertifikat tipe pesawat udara tersebut.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

(1) Untuk keperluan ekspor pesawat udara dapat dikeluarkan sertifikat kelaikan udara untuk ekspor.

(2) Sertifikat kelaikan udara untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada suatu produk yang akan diekspor ke negara lain apabila produk yang diekspor telah memenuhi sertifikat tipe atau desain standar yang ditentukan oleh negara pengimpor dan telah memenuhi persyaratan pengoperasian dari negara pengimpor tersebut.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
Penggunaan Pesawat Udara
Pasal 22

(1) Pesawat udara sipil dapat digunakan untuk kegiatan angkutan penumpang, barang dan/atau pos, pengangkutan orang sakit, penyemprotan hama, kebakaran hutan dan hujan buatan, survey dan/atau pemetaan, penanggulangan pencemaran lingkungan, peneraan, olah raga dan/atau rekreasi, akrobatik dan demonstrasi, terjun payung, promosi/publikasi dan menarik glider, pencarian dan pertolongan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan untuk kegiatan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pesawat udara sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

Penggunaan dan pengoperasian pesawat udara negara diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang masing-masing.

Bagian Kedua
Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 24

Pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara niaga hanya dapat dilakukan oleh operator pesawat udara yang memiliki sertifikat operator pesawat udara dari Menteri.

Pasal 25

(1) Untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki izin usaha angkutan udara niaga;
  2. memiliki dan/atau menguasai pesawat udara sesuai dengan studi kelayakan atau rencana pengoperasian;
  3. memiliki dan/atau menguasai fasilitas untuk kepentingan operasi dan perawatan pesawat udara;
  4. memiliki dan/atau menguasai personil pesawat udara yang memenuhi persyaratan;
  5. memiliki organisasi yang mengatur pengoperasian pesawat udara;
  6. memiliki buku petunjuk spesifikasi perawatan dan pengoperasian pesawat udara;
  7. memiliki program pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

(1) Pemegang sertifikat operator pesawat udara wajib:

  1. melaksanakan pengoperasian pesawat udara sesuai dengan spesifikasi operasi yang telah disetujui;
  2. melaksanakan perawatan pesawat udara sesuai dengan spesifikasi perawatan yang telah disetujui;
  3. memiliki fasilitas dan melaksanakan persiapan serta pemantauan penerbangan;
  4. mempertahankan keandalan operasional pesawat udara;
  5. melaporkan setiap perubahan atau rencana perubahan yang berpengaruh terhadap ketentuan dan/atau batasan yang telah ditetapkan dalam sertifikat operator pesawat udara;
  6. mempertahankan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara;
  7. melaporkan setiap kejadian kerusakan atau tidak berfungsinya salah satu sistem atau komponen pesawat udara yang dapat mengganggu keselamatan terbang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 27

(1) Setiap operator pesawat udara untuk tujuan angkutan udara bukan niaga wajib memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara.

(2) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pengoperasian pesawat udara meliputi:

  1. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
  2. memiliki dan/atau menguasai pesawat udara sesuai dengan rencana operasi;
  3. memiliki dan/atau menguasai personil pesawat udara;
  4. memiliki spesifikasi pengoperasian dan perawatan pesawat udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

(1) Pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara wajib:

  1. melaksanakan pengoperasian pesawat udara sesuai dengan spesifikasi operasi yang telah disetujui;
  2. melaksanakan perawatan pesawat udara sesuai dengan program perawatan yang telah disetujui;
  3. mempertahankan kelaikan udara dari pesawat udara yang dioperasikan;
  4. mempertahankan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keandalan Operasional Pesawat Udara
Pasal 29

(1) Menteri melakukan pemeriksaan keandalan operasional pesawat udara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya persyaratan keandalan operasional pesawat udara.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:

  1. rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang dan komponennya;
  2. pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang dan komponennya;
  3. perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang dan komponennya;
  4. kelaikan pesawat udara;
  5. operator pesawat udara;
  6. pencegahan pencemaran lingkungan;
  7. personil pesawat udara;
  8. personil lain yang diberikan wewenang;
  9. fasilitas perawatan pesawat udara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Tanda Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara
Pasal 30

(1) Setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memiliki dan/atau menguasai pesawat udara yang akan dioperasikan di Indonesia wajib mendaftarkan pesawat udaranya.

(2) Setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menguasai pesawat udara milik warga negara asing atau badan hukum asing yang akan dioperasikan di Indonesia wajib mendaftarkan pesawat udaranya berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha atau bentuk perjanjian lainnya untuk junky waktu pemakaian minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus.

(3) Menteri dapat memberikan sertifikat pendaftaran bagi pesawat udara yang didaftarkan dan memenuhi persyaratan pendaftaran.

(4) Sertifikat pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berisi tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran untuk pesawat terbang, helikopter dan balon berpenumpang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

(1) Tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia terdiri dari dua huruf yang menunjukkan identitas Indonesia.

(2) Tanda pendaftaran pesawat udara Indonesia terdiri dari tiga huruf atau tiga angka.

(3) Pesawat udara Indonesia yang telah memiliki tanda kebangsaan wajib dilengkapi dengan bendera negara Republik Indonesia.

(4) Ukuran, warna, penempatan tanda kebangsaan, tanda pendaftaran dan bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

Pendaftaran dan tanda kebangsaan untuk pesawat udara negara, diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang masing-masing.

Pasal 33

(1) Penghapusan tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara dapat dilakukan oleh Menteri:

  1. atas permintaan pemilik;
  2. apabila pesawat udara sengaja dirusak;
  3. apabila pesawat udara rusak total akibat kecelakaan;
  4. apabila pesawat udara tidak akan digunakan lagi;
  5. apabila masa kontrak sewa menyewa berakhir;
  6. pesawat udara tidak sedang dibebani hipotek.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V
KEAMANAN DAN KESELAMATAN BANDAR UDARA
Bagian Pertama
Sertifikasi Operasi Bandar Udara
Pasal 34

(1) Setiap penyelenggara bandar udara wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara yang diberikan oleh Menteri.

(2) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat operasi bandar udara, adalah sekurang-kurangnya:

  1. tersedianya fasilitas dan/atau peralatan penunjang penerbangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan yang disesuaikan dengan kelasnya;
  2. memiliki prosedur pelayanan jasa bandar udara;
  3. memiliki buku petunjuk pengoperasian, penanggulangan keadaan gawat darurat, perawatan, program pengamanan bandar udara dan higiene dan sanitasi;
  4. tersedia personil yang memiliki kualifikasi untuk pengoperasian, perawatan dan pelayanan jasa bandar udara;
  5. memiliki daerah lingkungan kerja bandar udara, peta kontur lingkungan bandar udara, peta situasi pembagian sisi darat dan sisi udara;
  6. memiliki kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara yang meliputi:
    1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
    2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
    3. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
    4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
    5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
    6. kawasan di bawah permukaan transisi;
    7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan;
  7. memiliki peta yang menunjukkan lokasi/ koordinat penghalang dan ketinggiannya yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
  8. memiliki fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran sesuai dengan kategorinya
  9. memiliki berita acara evaluasi/uji coba yang menyatakan laik untuk dioperasikan; dan
  10. struktur organisasi penyelenggara bandar udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan dan sertifikasi operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Sisi Darat dan Sisi Udara dalam Wilayah Bandar Udara
Pasal 35

Untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bandar udara, penyelenggara bandar udara menetapkan batas sisi darat dan sisi udara serta mengatur penggunaannya.

Pasal 36

(1) Penetapan serta penggunaan sisi darat dan sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan memperhatikan:

  1. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. kelancaran operasi penerbangan; dan
  3. kelancaran pelayanan jasa kebandarudaraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan sisi darat dan sisi udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Peralatan Penunjang Fasilitas Penerbangan dan Operasi Bandar Udara
Pasal 37

(1) Peralatan penunjang fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi:

  1. peralatan pendeteksi bahan organik dan non organik;
  2. peralatan pemantau lalu lintas orang, barang, kendaraan dan pesawat udara di bandar udara.

(2) Penyediaan peralatan penunjang fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. kebutuhan operasional dan keamanan bandar udara;
  2. perkembangan teknologi; dan
  3. keandalan peralatan penunjang fasilitas penerbangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan penunjang fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 38

(1) Untuk menunjang kelancaran operasi bandar udara disediakan peralatan penunjang operasi bandar udara.

(2) Peralatan penunjang operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan keandalan.

(3) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap keandalan peralatan penunjang operasi bandar udara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan penunjang operasi bandar udara dan persyaratan serta pemeriksaan keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Penanggulangan Gawat Darurat
Pasal 39

(1) Penyelenggara bandar udara wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanggulangan gawat darurat di bandar udara.

(2) Penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di luar dan di dalam bandar udara.

(3) Penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat.

(4) Pelaksanaan penanggulangan gawat darurat dan pelaksanaan latihan penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan kepada Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gawat darurat dan latihan penanggulangan gawat darurat serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Rambu, Marka dan Isyarat
Pasal 40

(1) Penyelenggara bandar udara wajib memasang rambu dan marka pada sisi udara dan sisi darat bandar udara.

(2) Rambu dan marka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi untuk memberikan larangan, perintah, peringatan dan petunjuk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rambu dan marka serta pemasangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

(1) Penyelenggara bandar udara wajib memberikan isyarat kepada pesawat udara sesuai dengan kebutuhan.

(2) Isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa isyarat lampu, isyarat elektronika, isyarat bendera dan isyarat fisik.

(3) Isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi untuk memberikan larangan, perintah, peringatan dan petunjuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Pelayanan Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara
Pasal 42

(1) Penyelenggara bandar udara wajib memberikan pelayanan terhadap pesawat udara yang akan melakukan parkir di bandar udara.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:

  1. pemanduan terhadap pesawat udara yang akan melakukan pergerakan di pelataran parkir pesawat udara;
  2. penyediaan peralatan penunjang parkir pesawat udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

(1) Penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada Menteri apabila terdapat perubahan kondisi bandar udara yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan maupun untuk kepentingan khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

(1) Menteri menerbitkan buku publikasi informasi aeronautika Indonesia.

(2) Buku publikasi informasi aeronautika Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

  1. informasi umum penerbangan;
  2. pelayanan navigasi penerbangan; dan
  3. bandar udara.

(3) Buku publikasi informasi aeronautika Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didistribusikan kepada komunitas penerbangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dan pendistribusian buku publikasi informasi aeronautika Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

(1) Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan informasi aeronautika dan informasi cuaca bandar udara setempat, bandar udara tujuan, jalur penerbangan dan bandar udara alternatif untuk penerbang.

(2) Informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berupa:

  1. buku publikasi informasi aeronautika Indonesia;
  2. berita bagi komunitas penerbangan;
  3. peta-peta navigasi penerbangan; dan
  4. buku informasi aeronautika negara lain yang mempunyai hubungan penerbangan dengan bandar udara tersebut.

(3) Informasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat atau disiapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 46

(1) Untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, penyelenggara bandar udara dalam keadaan tertentu dapat menutup untuk sementara sebagian atau keseluruhan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:

  1. bencana alam;
  2. huru hara;
  3. kecelakaan pesawat udara di landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara;
  4. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan landasan pacu, jalan penghubung atau pelataran parkir pesawat udara; dan
  5. keadaan tertentu lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(3) Penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada Kapten Penerbang, operator dan bandar udara lainnya mengenai penutupan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan kepada Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara, serta pemberitahuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 47

(1) Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah bandar udara sebagai tempat terisolasi untuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan.

(2) Penyediaan atau penunjukan tempat terisolasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:

  1. keselamatan penumpang, awak pesawat udara, petugas di bandar udara, masyarakat pengguna jasa angkutan udara lainnya dan masyarakat di sekitar bandar udara;
  2. keselamatan pesawat udara; dan
  3. keselamatan fasilitas penunjang penerbangan dan fasilitas penunjang bandar udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan atau penunjukan tempat terisolasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

(1) Jam operasi bandar udara guna pelayanan penerbangan ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penetapan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

  1. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. kemampuan bandar udara melayani pesawat udara;
  3. permintaan pasar; dan
  4. pertumbuhan ekonomi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 49

(1) Dalam keadaan tertentu penyelenggara bandar udara dapat menambah jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:

  1. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. kemampuan bandar udara dalam melayani pesawat udara; dan
  3. kelancaran operasi bandar udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 50

(1) Penyelenggara bandar udara wajib menjaga lingkungan bandar udara guna menghindari terjadinya:

  1. populasi burung di lingkungan kerja bandar udara;
  2. populasi binatang lain yang berkeliaran di sisi udara;
  3. gangguan terhadap higiene dan sanitasi;
  4. gangguan kebisingan; dan
  5. gangguan lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menjaga lingkungan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

(1) Penyelenggara bandar udara dapat segera melaksanakan pemindahan pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah sisi udara, setelah mendapat persetujuan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

(2) Biaya pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban perusahaan angkutan udara, badan hukum atau perorangan yang mengoperasikan pesawat udara dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaaan Keamanan di Bandar Udara
Pasal 52

Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksaan keamanan.

Pasal 53

(1) Personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan.

(2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 54

(1) Terhadap penyandang cacat dan orang sakit, penumpang VIP dan penumpang khusus lainnya, dilakukan pemeriksaan keamanan secara khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keamanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 55

Terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/atau bagasi yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara.

Pasal 56

(1) Kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara disimpan di tempat khusus yang disediakan di bandar udara.

(2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus aman dari gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57

(1) Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka.

(2) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut kantong diplomatik.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

(1) Bahan dan/atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya.

(2) Perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada Kapten Penerbang bilamana terdapat bahan dan/atau barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara.

(3) Bahan dan/atau barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum dapat diangkut, disimpan pada tempat penyimpanan yang disediakan khusus untuk penyimpanan barang berbahaya.

(4) Apabila pada waktu penempatan di pesawat udara terjadi kerusakan pada kemasan, label atau marka, maka bahan dan/atau barang berbahaya dimaksud harus diturunkan dari pesawat udara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan dan penyimpanan bahan dan/atau barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

(1) Agen pengangkut yang menangani bahan dan/atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara harus mendapatkan pengesahan dari perusahaan angkutan udara.

(2) Agen pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melakukan pemeriksaan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan bahan dan/atau barang berbahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengangkut dan ketentuan tentang penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60

(1) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara.

(2) Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara.

(3) Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara.

(4) Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyerahan senjata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 61

(1) Penyelenggara bandar udara atau perusahaan angkutan udara wajib melaporkan kepada Kepolisian dalam hal mengetahui adanya barang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penanganan terhadap barang yang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan
Perawatan, Pemeriksaan dan Pelaporan
Pasal 62

(1) Penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan penunjang penerbangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kemampuan dan/atau dilakukan pengembangan terhadap peralatan penunjang penerbangan, penyelenggara bandar udara wajib melaporkan kepada Menteri.

(3) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap keandalan peralatan penunjang penerbangan serta pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan jasa bandar udara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan, pemeriksaan dan pelaporan terhadap peralatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
RUANG UDARA DAN LALU LINTAS UDARA
Bagian Pertama
Tatanan Ruang Udara
Pasal 63

(1) Menteri menetapkan batas-batas penggunaan ruang udara untuk kepentingan pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

(2) Batas-batas penggunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada perjanjian antarnegara dalam hal:

  1. negara lain diberikan tanggung jawab atas pelayanan navigasi penerbangan di dalam wilayah udara Indonesia; atau
  2. Indonesia memperoleh tanggung jawab atas pelayanan navigasi penerbangan di luar wilayah udara Indonesia.

(3) Pelaksanaan perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 64

(1) Ruang udara dalam wilayah udara Indonesia terdiri dari ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan

(2) Ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

  1. keselamatan operasional penerbangan;
  2. kepadatan lalu lintas udara;
  3. kemampuan fasilitas komunikasi penerbangan;
  4. kemampuan fasilitas bantu navigasi penerbangan;
  5. kemampuan pengamatan lalu lintas udara;
  6. kemampuan navigasi pesawat udara; dan
  7. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan serta penetapan kelas ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 65

Menteri menetapkan jalur lalu lintas udara dalam ruang udara dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

  1. keselamatan operasi penerbangan;
  2. kemampuan navigasi pesawat udara;
  3. kemampuan fasilitas komunikasi penerbangan;
  4. kemampuan fasilitas bantu navigasi penerbangan;
  5. kepadatan lalu lintas udara;
  6. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan;
  7. bandar udara keberangkatan dan bandar udara tujuan; dan
  8. daerah latihan militer atau peluncuran roket/satelit.
Pasal 66

(1) Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan, ditetapkan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas dan kawasan udara berbahaya.

(2) Kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki batas-batas vertikal dan horizontal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Negara dan/atau Menteri terkait lainnya.

Pasal 67

(1) Terhadap pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan/atau kawasan udara terlarang oleh pesawat udara sipil, dilaksanakan penegakan hukum yang harus menjamin keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang dan pesawat udara.

(2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dan/atau kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan setelah mendengar pendapat Menteri dan menteri terkait lainnya.

Bagian Kedua
Fasilitas Penerbangan
Pasal 68

(1) Fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian pelayanan lalu lintas udara meliputi:

  1. komunikasi penerbangan;
  2. navigasi penerbangan;
  3. pengamatan penerbangan;
  4. peralatan bantu pendaratan.

(2) Penyediaan fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. kebutuhan operasional lalu lintas udara;
  2. perkembangan teknologi; dan
  3. keandalan fasilitas penerbangan.

(3) Setiap fasilitas penerbangan yang dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dikalibrasi secara berkala.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penerbangan dan kalibrasi fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Berlalu Lintas Udara
Pasal 69

(1) Kapten Penerbang dalam pengoperasian pesawat udara wajib memenuhi ketentuan tata cara berlalu lintas udara yang sekurang- kurangnya meliputi:

  1. pergerakan pesawat udara di udara dan urutan prioritas pelayanan lalu lintas udara;
  2. batas ketinggian;
  3. kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya;
  4. jarak vertikal dan horizontal;
  5. aturan ambang batas kebisingan;
  6. penarikan benda di udara termasuk pesawat layang;
  7. uji coba penerbangan, akrobatik dan demonstrasi;
  8. isyarat darurat apabila mengetahui pesawat udaranya berada di kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya;
  9. lepas landas, pendaratan dan pergerakan di darat atau air;
  10. penggunaan lampu navigasi pesawat udara;
  11. isyarat-isyarat untuk penyampaian informasi atau memberikan perhatian kepada pesawat udara lainnya; dan
  12. jam kerja operasi bandar udara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berlalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 70

(1) Kapten Penerbang wajib mematuhi rencana penerbangan yang telah ditetapkan.

(2) Penyimpangan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan untuk alasan keselamatan penerbangan dengan ketentuan:

  1. melaporkan kepada pemandu lalu lintas udara yang berwenang dalam hal pesawat udara berada di ruang udara yang dikendalikan; dan
  2. menyampaikan informasi penyimpangan rencana penerbangan kepada pusat informasi penerbangan terdekat dalam hal pesawat udara berada di ruang udara yang tidak dikendalikan

(3) Kapten Penerbang atau awak pesawat lainnya atau operator pesawat udara wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai pendaratan darurat yang dilakukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penerbangan dan penyimpangan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 71

(1) Setiap orang dilarang membuang benda apapun dari pesawat udara selama dalam penerbangan.

(2) Pembuangan benda apapun dari pesawat udara hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat penerbangan oleh dan/atau atas izin Kapten Penerbang.

(3) Dalam melaksanakan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kapten Penerbang harus melaporkan daerah pembuangan kepada pemandu lalu lintas udara.

(4) Pembuangan benda apapun dari pesawat udara dan daerah pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. keselamatan pesawat udara dan penumpang;
  2. keselamatan penduduk dan harta bendanya di wilayah pembuangan;
  3. kelestarian lingkungan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan benda dari pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

(1) Pesawat udara dalam keadaan darurat penerbangan berhak mendapatkan prioritas pelayanan lalu lintas udara.

(2) Pemberian prioritas pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan atas laporan keadaan darurat penerbangan dari Kapten Penerbang atau personil pesawat udara lainnya.

(3) Pemandu lalu lintas udara wajib mengambil tindakan dalam batas wewenangnya yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pesawat udara yang mengalami keadaan darurat dari pengguna jasa pelayanan lalu lintas udara lainnya.

Bagian Keempat
Pelayanan Lalu Lintas Udara
Pasal 73

(1) Pelayanan lalu lintas udara diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara Indonesia diberikan pelayanan lalu lintas udara.

(3) Pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:

  1. status penerbangan;
  2. manajemen lalu lintas udara;
  3. fasilitas komunikasi penerbangan;
  4. fasilitas bantu navigasi penerbangan;
  5. fasilitas pengamatan penerbangan;
  6. fasilitas bantu pendaratan;
  7. fasilitas meteorologi;
  8. informasi aeronautika;
  9. kemampuan personil; dan
  10. hal-hal khusus.

(4) Pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

  1. pelayanan pengendalian ruang udara jelajah;
  2. pelayanan pengendalian ruang udara pendekatan;
  3. pelayanan pengendalian ruang udara di bandar udara termasuk pelayanan pendaratan dan lepas landas pesawat udara;
  4. pelayanan pengamatan;
  5. pelayanan pengendalian arus penerbangan;
  6. pelayanan informasi penerbangan;
  7. koordinasi antar pengendali lalu lintas udara atau dengan instansi terkait lainnya; dan
  8. pelayanan berita lalu lintas udara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 74

(1) Pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan oleh unit pelayanan lalu lintas udara yang terdiri dari:

  1. pusat pengendalian ruang udara jelajah;
  2. pusat pengendalian ruang udara pendekatan;
  3. pusat pengendalian ruang udara di bandar udara;
  4. pusat informasi penerbangan;
  5. pusat informasi penerbangan bandar udara; dan
  6. unit pelayanan lalu lintas udara lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memberikan pelayanan lalu lintas udara wajib melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas penerbangan dan pelayanan lalu lintas udara sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan perkembangan teknologi penerbangan

Bagian Kelima
Pelayanan Lalu Lintas Udara di Bandar Udara Khusus
Pasal 76

(1) Pelayanan lalu lintas udara di bandar udara khusus diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut.

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan lalu lintas udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pengelola bandar udara khusus.

(3) Pengelola bandar udara khusus wajib menyediakan, memelihara dan merawat fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi udara, pengamatan, fasilitas bantu pendaratan, meteorologi, informasi aeronautika, untuk pelayanan lalu lintas udara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan lalu lintas udara di bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
PERSONIL DAN KESEHATAN PENERBANGAN
Bagian Pertama
Personil Penerbangan
Pasal 77

(1) Personil Penerbangan meliputi:

  1. Personil Pesawat Udara;
  2. Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

(2) Personil Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

  1. Personil Operasi Pesawat Udara;
  2. Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara.

(3) Personil Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:

  1. Penerbang;
  2. Juru Mesin Pesawat Udara;
  3. Juru Navigasi Pesawat Udara.

(4) Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:

  1. Personil Ahli Perawatan Pesawat Udara;
  2. Personil Penunjang Operasi Penerbangan;
  3. Personil Kabin.

(5) Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

  1. personil pelayanan navigasi penerbangan;
  2. personil pelayanan pengoperasian bandar udara; dan
  3. personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.
Pasal 78

(1) Personil Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), wajib memiliki sertifikat kecakapan yang sah dan masih berlaku.

(2) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan:

  1. usia;
  2. sehat jasmani dan rohani;
  3. lulus ujian kecakapan dan keterampilan.

(3) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh setelah terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Kewajiban Personil Penerbangan
Pasal 79

(1) Personil penerbangan yang telah memiliki sertifikat kecakapan diwajibkan:

  1. mematuhi ketentuan sesuai dengan sertifikat kecakapan yang dimiliki;
  2. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki;
  3. mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

(2) Personil penerbangan yang akan melaksanakan tugas diwajibkan:

  1. memiliki sertifikat sesuai dengan tugas yang akan dilak-sanakan;
  2. dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani;
  3. cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

(3) Personil penerbangan selama melaksanakan tugas diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Wewenang Kapten Penerbang
Pasal 80

(1) Dalam melaksanakan tugas selama terbang, Kapten Penerbang Pesawat Udara bertanggung jawab atas keamanan dan kesela-matan penerbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kapten Penerbang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:

  1. mengambil tindakan pengamanan terhadap penumpang atau kondisi darurat lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
  2. menurunkan dan/atau menyerahkan pelaku yang diduga mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada pejabat yang berwenang pada bandar udara terdekat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam melaksanakan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Wewenang Personil Operasi Pesawat Udara dan Personil Kabin
Pasal 81

(1) Selama melaksanakan tugas, personil operasi pesawat udara dan/atau personil kabin wajib membantu Kapten Penerbang atas keamanan dan keselamatan penerbangan.

(2) Dalam keadaan darurat selama penerbangan, personil operasi pesawat udara dan/atau personil kabin dapat berbuat atau bertindak di luar peraturan yang berlaku, atas perintah Kapten Penerbang.

Bagian Kelima
Wewenang Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara
Pasal 82

(1) Dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara bertanggung jawab atas kesiapan pesawat udara untuk melakukan penerbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara dapat menunda penerbangan karena alasan tertentu dengan berkoordinasi dengan Kapten Penerbang.

Bagian Keenam
Pendidikan dan Pelatihan Personil Penerbangan
Pasal 83

(1) Pendidikan dan pelatihan personil penerbangan terdiri dari jenis dan jenjang.

(2) Pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau badan hukum Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pertimbangan dari Menteri.

(4) Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan wajib dipenuhi persyaratan:

  1. memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari instansi yang berwenang;
  2. memiliki organisasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan;
  3. memiliki jumlah tenaga pendidik yang cukup dan berkualifikasi sesuai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
  4. memiliki buku petunjuk tata cara tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  5. memiliki silabus pendidikan dan pelatihan yang sesuai jenis dan jenjang serta mengacu kepada sistem pendidikan di Indonesia;
  6. memiliki fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan jenjang dari pendidikan dan pelatihan yang diselengga-rakan.

(5) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan personil penerbangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan sertifikat oleh Menteri.

(6) Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), berlaku sepanjang masih melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(7) Menteri berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan untuk menjamin pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan serta persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 84

(1) Pemegang sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan berkewajiban untuk:

  1. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang diberikan;
  2. mempertahankan mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
  3. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan paket pendidikan dan pelatihan;
  4. melaporkan setiap perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat yang diberikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 85

(1) Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan dapat dibekukan, direvisi atau dicabut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan, revisi dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 86

(1) Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan dapat diberikan kepada penyelenggara di luar negeri dengan cara memvalidasi sertifikat yang dikeluarkan oleh negara setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan
Kesehatan Penerbangan
Pasal 87

(1) Pelayanan kesehatan penerbangan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan hukum Indonesia atau perorangan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan.

(2) Pelayanan kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:

  1. pengujian dan/atau pemeliharaan kesehatan terhadap:
    1. personil operasi pesawat udara;
    2. personil penunjang operasi pesawat udara;
    3. personil pelayanan navigasi penerbangan;
    4. personil pelayanan pengoperasian bandar udara;
    5. personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.
  2. pemeriksaan higiene dan sanitasi bandar udara, fasilitas penunjang bandar udara, kesehatan dan keselamatan kerja fasilitas penunjang penerbangan;
  3. pemeriksaan higiene dan sanitasi pesawat udara.

(3) Terhadap hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan sertifikat kesehatan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TARIF JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
Pasal 88

(1) Pemberian jasa pelayanan navigasi penerbangan dikenakan biaya berupa tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan.

Pasal 89

(1) Struktur tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan faktor jarak terbang dan faktor berat pesawat udara sesuai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jasa pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Golongan tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan meliputi:

  1. tarif penerbangan domestik; dan
  2. tarif penerbangan internasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tidak dikenakan terhadap:

  1. pesawat udara negara Republik Indonesia;
  2. pesawat udara yang dipergunakan untuk keperluan pencarian dan pertolongan (search and rescue) atau kegiatan kemanusiaan;
  3. pesawat udara yang khusus dipergunakan oleh tamu negara, kepala negara atau kepala pemerintahan beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan di Indonesia;
  4. pesawat udara milik Departemen Perhubungan yang dipergunakan untuk pendidikan awak kokpit pesawat udara, kalibrasi alat bantu navigasi udara, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan keselamatan penerbangan;
  5. pesawat udara milik perkumpulan olah raga penerbangan yang diberikan pembebasan oleh Direktur Jenderal;
  6. pesawat udara militer asing yang dapat menunjukkan rekomendasi pembebasan dari Departemen Pertahanan atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 91

(1) Tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(2) Tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, ditetapkan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

BAB IX
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Pasal 92

(1) Setiap penerbang yang sedang dalam tugas penerbangan mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang dikhawatirkan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada petugas lalu lintas udara.

(2) Setiap petugas lalu lintas udara yang sedang bertugas, segera setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau dikhawatirkan mengalami keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada Badan SAR Nasional.

Pasal 93

(1) Badan SAR Nasional wajib mengerahkan potensi SAR terhadap kegiatan pencarian dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

(3) Ketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Pasal 94

(1) Setiap terjadi kecelakaan pesawat udara di wilayah Republik Indonesia, dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan.

(2) Penelitian terhadap kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri dapat menunjuk seseorang yang memiliki keahlian tertentu menjadi anggota Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.

(4) Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan:

  1. wakil dari pemerintah tempat pesawat udara didaftarkan;
  2. wakil dari pabrik pembuat pesawat udara dan mesin pesawat udara; dan/atau
  3. wakil dari perusahaan angkutan udara.

(5) Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara berwenang meminta keterangan dan/atau bantuan jasa keahlian dari perusahaan penerbangan, badan hukum Indonesia atau perorangan, untuk kelancaran penelitian penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian terhadap kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 95

(1) Perusahaan angkutan udara dan/atau operator yang pesawat udaranya mengalami kecelakaan wajib segera melaporkan kepada Menteri dan Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.

(2) Penyelenggara bandar udara dan/atau penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mengetahui dan/atau menerima laporan terjadinya kecelakaan pesawat udara wajib segera melaporkan kepada Menteri dan Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.

(3) Setelah menerima laporan terjadinya kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara segera melakukan penelitian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 96

(1) Pejabat yang berwenang pada lokasi kecelakaan pesawat udara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, untuk:

  1. melindungi awak pesawat udara dan penumpangnya;
  2. mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak pesawat udara, merusak dan/atau mengambil barang-barang dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan.

(2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berlangsung sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan oleh Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

(1) Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara wajib melaporkan hasil penelitian kepada Menteri.

(2) Menteri menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penyampaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XI
PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 98

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan/atau mengoperasikan pesawat udara, wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

(2) Pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

  1. emisi gas buang;
  2. tingkat kebisingan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pesawat udara yang akan didaftarkan dan/atau dioperasikan di wilayah Republik Indonesia.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), hanya berlaku untuk pesawat udara yang digerakkan oleh mesin penggerak jenis gas turbin.

(5) Pesawat udara yang telah didaftarkan dan/atau dioperasikan di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XII
SANKSI
Pasal 99

(1) Pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 61, dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka sertifikat dicabut.

Pasal 100

Pemegang sertifikat keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat langsung dikenai sanksi pencabutan sertifikat tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dalam hal pemegang sertifikat terbukti:

  1. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
  2. memperoleh sertifikat dan/atau surat izin dengan cara tidak sah; atau
  3. secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Pasal 101

(1) Sertifikat kecakapan personil penerbangan dapat dicabut, apabila pemegang sertifikat kecakapan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (3), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82.

(2) Pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan untuk jangka waktu tertentu.

(4) Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak ada upaya perbaikan oleh pemegang sertifikat, maka sertifikat kecakapan dicabut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 102

Sertifikat kecakapan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan, dalam hal pemegang sertifikat terbukti:

  1. memperoleh sertifikat kecakapan dengan cara tidak sah; atau
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 9

Home